Halo Muslim

RIYADH — Organisasi Kerjasama Islam OKI kemarin mengusulkan pengiriman tim pencari fakta untuk mengusut ‘pembantaian’ Muslim Rohingya di Myanmar yang penduduknya mayoritas beragama Budha.
OKI akan mencoba membujuk pemerintah Yangon untuk menerima misi tim pencari fakta OKI, jelas Ekmeleddin Ihsanoglu dalam pertemuan komite eksekutif kemarin.
Ihsanoglu merasa kecewa aTas kegagalan dunia untuk mengambil tindakan dalam mencegah pembantaian, kekerasan, penindasan dan pembersihan etnis oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Kekerasan pecah pada Juni lalu di negara bagian Rakhine antara kelompok Buddha dan Rohingya yang menewaskan 80 orang dari kedua pihak.
Kelompok pembela HAM, Human Rights Watch menegaskan jumlah korban tewas masih terlalu rendah. Mereka menuding aparat terang-terangan menembaki umat Muslim dan melakukan perkosaan. Ratusan pria dan anak laki-laki Rohingya telah ditangkap dan hilang di bagian barat negara yang dulunya bernama Burma.
Sebelumnya seorang utusan PBB menyerukan pembentukan “komisi kebenaran” atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar selama puluhan tahun untuk membuktikan bahwa negara itu mulai mengalami transisi menuju demokrasi.
Utusan PBB Tomas Ejea Quintana mengatakan investigasi oleh sebuah komisi parlemen Myanmar atas berbagai penyiksaan terhadap berbagai kelompok etnis diharapkan dapat mengatasi masalah itu.
Dalam kunjungannya, Quintana juga bertemu dengan beberapa staf PBB yang sempat ditahan sejak pecah bentrokan antara kelompok Muslim Rohingya dan etnis Budha di negara bagian Rakhine. Ia merasa prihatin atas penahanan para staf PBB tanpa alasan yang masuk akal.

YANGOON — Ribuan pendeta atau rahib Budha menggelar aksi protes di Myanmar dan menuntut pengusiran etnis Muslim Bengali yang disebut dengan Rohingya dari negara itu.
Menurut Wirathu, pemimpin rahib, aksi protes digelar agar dunia tahu bahwa Rohingya bukan bagian dari kelompok etnis Myanmar.
Aksi protes digelar Minggu lalu di Mandalay, kota terbesar kedua, dimana ribuan rahib menuntut pengusiran Muslim Rohingya.
Pada Juli lalu, Presiden Myanmar memberikan komentar pada situs website Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Antonio Gueterres bahwa ‘tidak mungkin menerima orang-orang Rohingga yang masuk ke sana secara ilegal dan bukan masuk dalam etnis mereka. Ia bahkan menganjurkan pengiriman Rohingya Muslim ke negara ketiga atau ke kamp penampungan yang dikelola PBB.
Sebagai salah satu etnis minoritas paling tertindas di dunia menurut PBB, orang Muslim Rohingya menghadapi berbagai perlakuan diskriminatif di Myanmar. Mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sejak berlaku amandemen UU kewarganegaraan pada 1982 dan dianggap sebagai imigran ilegal di negeri sendiri.
Pemerintah Myanmar dan juga mayoritas Budha menolak mengakui istilah “Rohingya” dan lebih suka menyebut mereka dengan sebutan orang “Bengali”.
Ribuan Muslim Rohingya dipaksa mengungsi dari kampung halaman setelah pecah kekerasan etnis di barat negara bagian Rakhine pada Juli lalu setelah insiden pembunuhan 10 orang muslim dalam sebuah serangan yang dilakukan massa Budha di dalam bus yang mereka naiki.
Serangan itu terjadi menyusul kasus perkosaan dan pembunuhan seorang wanita Budha dan tiga orang Rohingya telah dijatuhi hukuman mati.
Ratusan pria dan anak laki-laki Rohingya ditangkap dan nasibnya hingga kini belum diketahui sejak insiden itu. Berbagai kelompok HAM menuding polisi dan tentara telah menggunakan kekerasan yang berlebihan dan menangkap orang-orang Rohingya.
Namun aksi protes para rahib Budha dikecam para kelompok HAM karena memicu kebencian terhadap orang Muslim Rohingya. Pada 2007 lalu, para rahib memimpin protes untuk memaksa junta militer memperkenalkan reformasi di negara itu. (onislam/meidia)

LIVERPOOL — Seorang anggota penasihat Muslim terpilih sebagai walikota Liverpool, sebuah kota di negara bagian New South Wales, pinggiran barat Australia setelah mengalahkan kandidat dari kubu berkuasa, Partai Buruh.
Walikota Ned Mannoun adalah seorang Muslim yang menjadi walikota Liverpool City setelah meraih 43,6 persen suara.
Kemenangannya mengakhiri cengkraman Partai Buruh di dewan penasihat Liverpool yang terletak di negara bagian New South Wales. Partai Buruh, yang mengendalikan kota itu selama dua dekade, mengalami penurunan dukungan. Mannoun sendiri memulai karir politik di Partai Buruh Australia.
Lahir di Boston dari seorang ibu keturunan Libanon dan ayah kelahiran Sierra Leon, Mannoun bangga menjadi seorang pria dengan latar belakang yang berbeda. Di Liverpool, bahasa Arab menjadi bahasa kedua yang dipakai masyarakat. Di kota itu, bahasa Serbia juga banyak digunakan.
Agama Katolik masih dominan dianut warga. Namun Islam menduduki posisi kedua. Menanggapi meningkatnya ketidakpuasan akan kekuasaan Buruh, Mannoun memutuskan untuk mencalonkan diri.
New South Wales dihuni sekitar 168.788 orang Muslim atau sekitar 49,6 persen dari seluruh populasi. Tak heran bila negara bagian ini menjadi habitas masyarakat Muslim terbesar di Australia berdasarkan sensu penduduk tahun 2006 lalu.
Umat Muslim sudah berada di Australia selama lebih dari 200 tahun dan mewakili 1,7 persen dari 20 juta penduduk. Islam adalah agama terbesar kedua di Australia setelah agama Kristen.

ATHENA — Para jamaah muslim terpaksa melaksanakan salat di ruang bawah tanah. Sejak dulu umat Islam mendambakan sebuah masjid agung untuk mengakomodasi kebutuhan agama di kalangan minoritas muslim.
Sekalipun mendapat keberatan dari Gereja Ortodoks, pemerintah berjanji akan membangun sebuah masjid di Athena untuk melayani minoritas muslim yang terus berkembang. Semua umat agama lain termasuk Yahudi dan Budha, memiliki tempat ibadah sendiri, hanya umat Islam yang tak punya.
Namun krisis ekonomi dan kebencian publik terhadap masjid yang berkaitan dengan Kesultanan Ottoman membuat pemerintah tak dapat memenuhi janji untuk membangun masjid. Akibatnya muslim Yunani tak punya pilihan lain selain menggunakan lantai bawah tanah apartemen, kedai kopi, garasi dan gudang untuk salat.
Sejak kekuasaan Ottoman berakhir pada awal 1800-an, Athena tak punya masjid. Sekitar 130 basement atau gudang tanpa jendela dan ventilasi di Athena menjadi masjid darurat untuk 200.000 umat Islam. Puluhan ribu imigran salat di rumah dan harus berjalan ratusan kilometer ke utara Yunani untuk pernikahan, pemakaman dan seremoni lain. Muslim mewakili sekitar 1,3 persen. Athena dihuni sekitar 100.000 muslim keturunan Albania, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Maroko, Suriah dan Nigeria.//onislam/meidia

JALUR GAZA — Umat Muslim Palestina dan Muslim Arab di Israel kembali mengalami diskriminasi. Kemarin, sebuah pengadilan di Israel mendukung kebijakan pemerintah Israel yang membolehkan umat Kristen dari Jalur Gaza untuk sembahyang di tempat-tempat suci di wilayah Israel dan Tepi Barat.
Ironisnya, pengadilan justru menolak hak-hak yang sama bagi umat Muslim yang tinggal di kantong-kantong khusus.Bahkan putusan itu mendapat dukungan Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung Israel menolak banding yang diajukan enam orang Muslim Gaza dan sebuah LSM Israel, Gisha, untuk menantang putusan yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Beersheba. Alasannya, Mahkamah Agung menolak untuk mencampuri kebijakan itu.
Akibat putusan itu, enam wanita Muslim dilarang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, tempat ibadah suci ketiga dalam Islam yang terletak di Yerusalem Timur, untuk salat selama sebuah perayaan keagamaan Islam.
Mereka mengutuk kebijakan itu sebagai diskriminatif dan lebih condong pada umat Kristen di Gaza yang berjumlah sekitar 3.000 jiwa. Putusan itu menolak hak-hak beribadah bagi sekitar 1,6 juta umat Muslim yang tinggal di kantong Muslim di pinggir pantai.
Pemerintah Israel membenarkan keputusan itu dengan alasan pembatasan keamanan untuk akses masuk ke tempat-tempat suci umat Muslim. Kebijakan pembatasan akses masuk ini telah diberlakukan secara berkala melalui kuota, usia atau kondisi tempat tinggal.
Umat Muslim di Palestina dan di kantong-kantong di Israel semakin sulit melaksanakan ibadah dengan adanya berbagai larangan dan pembatasan itu.(yahoo)

WINA — Para pemimpin Katolik, Protestan, Yahudi dan Muslim di Austria bersatu untuk mendukung praktek sunat di negara Eropa Timur itu. Mereka mengutuk seruan dua pemimpin daerah yang ingin membatasi praktek sunat dan menganggap seruan itu sebagai serangan agama serta menuntut pemerintah untuk mengklarifikasi legalitas sunat.
Penegasan ini disampaikan Peter Schipka, sekretaris umum Konferensi Uskup Katolik Roma Austria kemarin. Pertemuan dihadiri para pemimpin agama yang mewakili Katolik, Protestan, Yahudi dan Islam di Austria.
Sengketa itu terjadi menyusul perdebatan dan kemarahan publik di Jerman setelah sebuah pengadilan daerah Koln melarang sunat dengan alasan membahayakan fisik pada 27 Juni lalu. Putusan dikeluarkan menyusul kasus sunat terhadap seorang anak laki-laki Muslim berusia 4 tahun oleh seorang dokter Jerman atas permintaan orangtua.
Namun putusan itu memicu kemarahan di kalangan pemimpin Muslim, Yahudi dan Kristen. Mereka mengutuk putusan itu sebagai campur tangan serius terhadap kebebasan beragama. Hak untuk kebebasan beragama mendapat perlindungan dalam konstitusi
di Austria dan UU itu hanya dapat diubah oleh dua pertiga mayoritas di parlemen.
Mereka yang ingin melarang sunat berpendapat bahwa hak untuk kebebasan dari bahaya fisik semestinya diutamakan dan anak kecil belum dapat dimintai persetujuan untuk disunat.
Menurut pemimpin Protestan Michael Buenker, selama ini tidak terjadi serangan serupa pada praktek agama lain juga juga campur tangan fisik pada anak-anak, seperti menusuk telinga atau vaksinasi Kementerian Kehakiman Austria merasa heran karena putusan pengadilan Jerman itu memiliki relevansi di Austria.
Para pemimpin agama dalam konferensi itu juga menuntut pemerintah untuk membuat pernyataan tegas untuk mendukung kebebasan beragama dan legalitas sunat pada anak laki-laki. Sunat adalah sunat dalam Islam sebagai tindakan yang berkaitan
dengan fitrah. Praktek ini juga dilakukan pada anak laki-laki Yahudi

BERLIN – Badan layanan pos Jerman berencana akan menerbitkan perangko untuk mengingatkan masyarakat Jerman bahwa nabi Isa atau Yesus pernah dikhitan saat masih berusia delapan hari. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya debat tentang praktek sunat untuk para penganut agama.
Perangko ini akan dikeluarkan untuk memperingati ulang tahun ke-200 Masyarakat Injil Jerman pada 11 September nanti. Perangko ini menunjukkan sebuah halaman dari Kitab Perjanjian Baru yang termasuk deskripsi nabi Isa telah dikhitan saat baru berusia delapan hari.
Sebelumnya debat sengit mengguncang masyarakat Jerman setelah sebuah pengadilan di Koln mengeluarkan putusan yang menyebutkan bahwa khitan termasuk kekerasan fisik dan kejahatan. Putusan ini menyusul kasus khitan seorang bocah laki-laki Muslim berusia 4 tahun oleh seorang dokter Jerman atas permintaan orangtuanya.
Pengadilan Koln menilai anak itu belum cukup usia untuk memberikan persetujuan bila bagian tubuhnya diambil atau dikhitan secara permanen dan orangtuanya semestinya menunggu hingga beberapa tahun lagi sampai anak itu bisa membuat keputusan.
Putusan yang kontroversial itu memicu kemarahan di kalangan pemimpin Muslim, Yahudi, dan Kristen. Mereka mengutuk putusan itu sebagai campur tangan serius atas kebebasan agama.
Khitan merupakan sunah dalam Islam dan termasuk tindakan yang berkhaitan dengan fitrah. Praktek ini juga wajib untuk laki-laki Yahudi. Sementara lainnya melakukan khitan untuk tujuan higienis, umumnya di kalangan anak laki-laki.
Yahudi mengkhitan bayi laki-laki delapan hari setelah lahir. Sedangkan usia anak laki-laki Muslim yang disunat bervariasi, tergantung pada keinginan keluarga, wilayah dan negara.
Di Jerman, setiap tahun ribuan anak laki-laki telah dikhitan, terutama di kalangan masyarakat Muslim dan Yahudi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan hampir satu dari tiga anak laki-laki di bawah usia 15 tahun telah dikhitan.

LONDON — Berbagai kelompok Muslim dan Yahudi Eropa bersatu dalam membela praktek sunat bagi anak laki-laki untuk alasan agama setelah sebuah pengadilan wilayah di Jerman memutuskan bahwa sunat dapat membahayakan tubuh.
Dua kelompok umat beragama dalam pernyataan bersama menegaskan bahwa praktek ini adalah hal pokok dalam agama mereka dan menyerukan agar sunat mendapat perlindungan hukum.
Putusan yang dikeluarkan pengadilan Koln tidak berlaku untuk seluruh wilayah Jermah. Putusan ini juga dikecam parlemen Israel. Namun Asosiasi Medis Jerman memberitahu para dokter agar tidak melakukan sunat.
Ribuan anak laki-laki Muslim dan Yahudi menjalani sunat di Jerman setiap tahun. Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh para pemimpin berbagai kelompok termasuk Pusat Rabbi Eropa, Parlemen Yahudi Eropa, Asosiasi Yahudi Eropa, Serikat Orang Islam-Turki untuk Urusan Agama dan Pusat Islam Brussels.
Mereka menganggap larangan sunat bertentangan dengan hak-hak agama dan kemanusiaan. Menurut dua pemimpin Islam dan Yahudi, sunat adalah ritual kuno yang menjadi hal utama dalam Islam dan Yahudi.
Para pemimpin Islam dan Yahudi mendesak parlemen dan seluruh partai politik Jerman untuk campur tangan dalam membatalkan keputusan pengadilan Koln.
Mereka juga bertemu dengan anggota parlemen Eropa dan Bundestag Jerman untuk mengungkapkan kemarahan mereka dan mendesak parlemen Jerman untuk membuat proteksi hukum yang jelas untuk sunat.
Putusan pengadilan Koln dikeluarkan menyusul kasus hukum yang melibatkan seorang dokter yang melakukan sunat atas permintaan orangtua terhadap seorang bocah laki-laki berusia empat tahun yang berakibat komplikasi medis.
Menurut pengadilan, anak berusia empat tahun belum cukup usia untuk memberikan persetujuan bila bagian tubuhnya disunat dan orangtua semestinya menunggu anak berusia lebih tua lagi agar anak dapat membuat keputusan.
Pengadilan memutuskan bahwa hak anak untuk keutuhan fisik melebihi hak agama dan hak orangtua. Namun pengadilan tidak memberikan batas usia minimum untuk sunat.
Dokter yang terlibat kasus itu akhirnya dibebaskan dari tuntutan dan putusan itu tidak bersifat mengikat. Namun berbagai kritik muncul karena kuatir bila kasus ini dapat menjadi preseden yang akan diikuti oleh pengadilan wilayah lain di Jerman.
Umat Islam di Jerman mencapai 4 juta jiwa dan Yahudi 120.000 jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan hampir satu dari tiga pria di bawah usia 15 tahun telah disunat.(bbc/onislam/meidia)

LONDON — Sebuah program televisi terbaru di Inggris tentang sejarah Islam telah memicu kontroversi dan kemarahan umat Muslim karena pengarang program dituding telah mengabaikan bukti-bukti sejarah tentang asal mula ajaran Islam.
Diprakarsai oleh sejarawan Tom Holland, program baru yang berisi sejarah Islam ditayangkan pekan lalu di saluran Channel 4.
Badan Akademi Riset dan Edukasi Islam, Islamic Education and Research Academy menilai bahwa Holland telah mengabaikan dan tidak mempedulikan kekayaan tradisi sejarah Islam.
Program bertajuk “Islam: the Untold Story” menampilkan Tom Holland dengan pakaian bergaya film Indiana Jones, dan tampak berjalan melintasi Semenanjung Arab, berbicara dengan suku Beduin lokal dan memeriksa berbagai artefak sejarah tentang asal mula Islam.
Dari hasil pengamatannya, Tom Holland menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin bukan berasal dari Mekah dan mengklaim bahwa kitab suci Alquran hanya sedikit atau tidak memiliki referensi dengan kota suci umat Muslim itu.
Ia juga mempertanyakan apakah Islam memang benar-benar eksis sebagai ajaran khusus dan masuk akal selama kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
Namun program itu memicu kemarahan publik. Banyak pengguna jejaring sosial Twitter menuding pengarang Inggris itu mencoba menghancurkan sejarah Islam. Banyak juga yang menuduh Holland berpikiran ‘bodoh’ karena menganggap Islam sebagai sebuah agama buatan.
Program ini langsung memicu 500 pengaduan baik terhadap pihak regulator televisi Ofcom dan saluran Channel 4. Ini bukan pertama kalinya ditayangkan program tentang orang Muslim di televisi Inggris yang memicu kontroversi.
Pekan lalu, sebuah serial komedi sitkom produksi BBC, “Citizen Khan’ telah memicu pro dan kontra di kalangan umat Muslim Inggris. Sebagian menilai sitkom itu bertujuan untuk memperbaiki stereotip negatif. Namun sebagian lainnya menuduh acara itu telah menghina dan mempermalukan Islam.
Holland sendiri ngotot mempertahankan argumen dengan menganggap Islam sebagai sebuah subyek penelitian yang sah. Namun Islamic Academy Inggris menuding Holland telah mengabaikan bukti-bukti sejarah yang jelas tentang asal mula ajaran Islam, beberapa di antaranya termasuk di dalam sejarah awal ajaran Kristen pada abad ketujuh.
“Penegasan Tom Holland bahwa tidak ada bukti sejarah tentang asal mula ajaran Islam pada abad ketujuh jelas bukanlah pernyataan yang akurat secara historis. Presentasinya cenderung berat sebelah dalam program itu karena ia mengabaikan pandangan para ahli lain,” demikian pernyataan dari badan akademi Islam ini.
Umat Muslim di Inggris mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Mereka kerap mengeluh tentang kampanye media barat yang mencemarkan citra Islam dan umat Muslim. Sebuah studi terkini yang diselenggarakan pemerintah menunjukkan bahwa berbagai kisah negatif dan tidak seimbang di media massa Inggris telah memburukkan citra minoritas Muslim dan Islam dengna penyebaran berbagai prasangka negatif dan menganggap mereka sebagai musuh dari dalam.
Studi sebelumnya juga menuding media massa dan industri film telah sengaja meningkatkan Islamfobia dan prasangka buruk dengan menggambarkan orang Muslim sebagai orang yang berbahaya dan suka kekerasan.