Halo Muslim

YOGYAKARTA -- Kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (PK2PA) DIY pada tahun 2010 setidaknya ada 1.305 kasus kekerasan yang ditangani. Sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.666 kasus.

Sebagian besar kekerasan tersebut merupakan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan  korban kekerasan 87 persen dialami perempuan.

“Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di DIY tidak hanya menunjukkan peningkatan dalam kuantitas, tapi juga kualitas. Misalnya kasus kekerasan yang dialami pelajar SMA di Wonosari,” terang Ketua Umum Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY GKR Hemas usai peresmian Gedung Pusat Pelayann Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Jumat (1/2).

Pihaknya menyadari ke depan persoalan-persoalan perlindungan perempuan dan anak tidak mudah, karena kasus yang muncul makin kompleks, sehingga membutuhkan kesiapan Forum dari segi SDM, sistem dan anggaran tidak sedikit.

Untuk menekan kasus kekerasan itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman agar berani melapor. Pihaknya akan memanfaatkan jaringan forum penanganan kekerasan yang sudah dibentuk di masing-masing daerah. Sosialisasi tentang penanganan korban kekerasan juga menjadi tugas kepala daerah.

“Ini juga menjadi kewajiban  masyarakat dan semua stake holder. Baik di bidang pendidikan, Kepolisian dan PKK. Ke depan kami juga memaksimalkan kinerja FPKK dalam koordinasi, pelayanan korban kekerasan agar cepat dan tepat serta memenuhi unsur keadailan,”  papar Hemas.

Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) sendiri tidak sebatas memberikan pendampingan psikologis. Kabid Perlindungan hak-hak Perempuan BPPM DIY Sri Maryani mengatakan pelayanan juga berupa advokasi, layanan medis dan kerohanian.  Bagi anak-anak juga menyediakan konsultasi layanan Telepon Sahabat Anak di no 129.

Sosialisasi dan pemahmanan tentang kekerasan perempuan juga terus dilakukan di forum tingkat kabupaten dan kecamatan. “Kami juga menyediakan shelter untuk keamanan korban kekerasan dengan pendampingan secara gratis,” kata Sri Maryani.

Sementara itu Ketua Forum Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun mengatakan, sudah memiliki kader pendamping korban kekerasan di tiap RW. Di tingkat kecamatan juga akan dibentuk forum penanganan korban kekerasan.

“Kader ini tidak hanya menunggu laporan, tapi juga melakukan jemput bola. Memberikan pemahaman bagi warga yang sebenarnya tidak sadar  dirinya menjadi korban kekerasan,” tandasnya.

WASHINGTON -- Sebuah laporan kongres Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menyebut peretas Cina telah meningkatkan serangan terhadap perusahaan-perusahaan asing dan lembaga pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Cina telah menjadi aktor paling mengancam di dunia maya.

Dikutip dari voanews, Jumat (1/2), peretas Cina juga diyakini telah memata-matai pemerintah AS dan kegiatan militer. Laporan itu juga mengatakan, Cina sering memilih mencari celah ketika ‘Hacktivists’ atau penjahat cyber independen, melakukan serangan terhadap bisnis AS atau kepentingan pemerintah. Laporan itu juga menyebutkan, masalah ini diperumit dengan perusahaan milik negara di Cina, sering menggunakan peretas untuk mencuri rahasia  untuk mendapatkan keuntungan dari pesaing asing.

Para pejabat AS dalam beberapa bulan terakhir telah memperingatkan ancaman mengerikan yang ditimbulkan oleh peretas komputer asing, termasuk di Cina.  Untuk mengatasi ancaman, AS meningkatkan kekuatan personel keamanan cyber menjadi lebih dari 4.000 orang.

DAMASKUS - Setidaknya 68 pria yang terdiri dari pemuda dan remaja tewas dieksekusi dengan tembakan di kepala dan leher di kota Aleppo, Suriah. Mayat-mayat tersebut ditemukan di sungai Quweiq, yang memisahkan kota Bustan Al-Qasr kabupaten Ansari di barat daya kota Suriah.

Seperti dilansir AFP, Rabu (30/1), seorang kapten Tentara Suriah, Abu Sada di tempat kejadian mengatakan, sedikitnya 68 mayat telah ditemukan dan masih banyak lagi korban yang harus diseret dari dalam air.

"Sampai sekarang kami telah mengangkut 68 mayat, sebagian dari mereka remaja. Tapi masih ada 100 orang lagi di dalam air dan kami berusaha untuk memulihkan mereka," ujar kapten Abu Sada.

Seorang relawan sambil membantu memuat salah satu mayat di truk mengatakan ,"Kami tidak tahu siapa mereka karena tidak ada ID pada mereka,". Setidaknya 15 mayat sudah diangkut ke dalam truk. Abu Sada mengatakan, mereka akan dibawa ke rumah sakit agar para keluarga dan kerabat dapat mengidentifikasi mereka. "Bagi yang tidak teridentifikasi akan dimakamkan di pemakaman umum," katanya.

Pekan lalu, organisasi aktivis Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melaporkan lebih dari 100 orang dibantai di kota Homs oleh pasukan rezim pemerintah Suriah. Menurut laporan yang dikutip Reuters, para korban ditembaki, ditikam atau dibakar hingga tewas oleh para tentara Presiden Bashar al-Assad.

Menurut organisasi yang berbasis di Inggris ini, sebanyak 106 tewas terbunuh, termasuk wanita dan anak-anak di wilayah Basatin al-Hasawiya, pinggiran kota Homs, Selasa pekan lalu.

Pembantaian ini terjadi berbarengan harinya dengan dua ledakan di kampus Aleppo yang  menewaskan lebih dari 80 orang. Hal ini akan memperparah kondisi warga di Aleppo yang juga sedang berjuang melawan dingin di musim salju.

Aktivis mengatakan di antara para korban adalah keluarga besar Khazam yang berjumlah 17 orang. Rumah mereka di Basati al-Hasawiya dibom oleh pasukan Suriah. "Organisasi kami telah mempublikasikan nama 14 orang dalam satu keluarga, termasuk tiga anak kecil, dan kami dapat informasi satu keluarga besar terbunuh," ujat Rami Abdelrahman, kepala Syrian Observatory for Human Rights.

Banyaknya korban tewas tidak ayal akan memperpanjang angka kematian yang dirilis PBB beberapa waktu lalu. Menurut laporan PBB, sejak 22 bulan konflik, telah lebih dari 60.000 orang yang tewas.

Pemerintah Assad bergeming dengan tuntutan internasional dan menolak menyerahkan tampuk kekuasaannya pada kehendak rakyat. Dengan dalih menggempur sarang pemberontak, dia dengan bala tentaranya membunuh warga sipil, termasuk anak-anak tidak berdosa. dtc, viv

Islamfobia mulai menyebar luas di negara-negara Eropa seperti Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Spanyol. Mulai pertengahan tahun ini, berbagai tindakan rasial menyudutkan umat Islam di sana. Kelompok hak asasi Amnesty International melansir fakta mengejutkan, banyaknya muslim memakai atribut agamanya seperti jilbab atau memelihara janggut mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Masyarakat Eropa memandang Islam sebagai kanker harus dimusnahkan. Perempuan muslim dan anak-anak menggunakan busana tertutup dilarang bersekolah, bahkan kaum hawa berjilbab tidak bisa mendapat pekerjaan, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya (11/12).

Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi pada lelaki muslim di sejumlah negara Eropa. Mereka menumbuhkan janggutnya langsung dipecat dari pekerjaan. Banyak perusahaan melarang penggunaan budaya atau simbol keagamaan dengan alasan menganggu citra perusahaan. "Ini bertentangan dengan hukum Uni Eropa melarang diskriminasi dengan alasan agama dan keyakinan dalam hal pekerjaan. Mereka tidak menanggapi ini dan pengangguran umat muslim semakin tinggi," ujat Marco Perolini, pakar diskriminasi dari Amnesty Internasional seperti dilansir BBC (24/4).

Di Prancis tindakan rasis ini dalam batas mengkhawatirkan, seperti dilansir situs france24.com. Lembaga nasional untuk menangani Islamfobia mencatat para anti-Islam tahun ini meningkat menjadi 42% dibanding 2011.

Ketua lembaga untuk penanganan Islamfobia Abdullah Zekri mengatakan kenaikan kasus rasial pada umat muslim ini lantaran kebangkitan sayap kanan Partai Front Nasional Anti-Imigran dan majunya sang ketua Marine Le Pen ke parlemen dengan perolehan suara cukup tinggi yakni 17,9 persen.

Zekri juga menuding pemerintah Prancis sengaja memelihara ketegangan rasial ini dengan meluncurkan perdebatan. Masih segar dalam ingatan saat mantan Presiden Nicolas Sarkozy mengeluarkan pernyataan mengenakan cadar bukan budaya Negeri Anggur itu. Ini membuat Prancis terpecah menjadi dua kubu dan lebih banyak mereka yang anti-Islam.
Pandangan sengit ke arah muslim ketambahan saat kelompok teroris Al-Qaidah membunuh tujuh orang di Kota Toulouse, Maret lalu, termasuk seorang rabi dan tiga bocah Yahudi. "Peristiwa ini membuat tokoh politik menargetkan kekerasan pada kelompok muslim, padahal kami juga mengutuk pembunuhan ini," ujar Zekri.

Zekri tengah mengusulkan mereka phobia Islam mendapat ganjaran hukuman sama seperti mereka anti-semit di Prancis. Kekerasan pada agama mana pun tidak dibenarkan dan harus mendapat pengadilan sesuai.

Setali tiga uang, Swiss pernah melarang pembangunan menara-menara masjid baru tiga tahun lalu lantaran tidak cocok dengan budaya setempat. Baru belakangan setelah pegiat anti-Islam dari Partai Sayap Kanan Swiss (SVP), Daniel Streich, justru berpindah haluan menjadi seorang muslim, negara ini mulai terbuka untuk mendirikan kubah rumah Tuhan itu. Malah akhirnya anggota parlemen memperbolehkan perempuan muslim bercadar.

Tidak kalah garang pada agama Nabi Muhammad, pemerintah Spanyol selalu menolah permohonan pembangunan masjid. Di Kota Katalunia misalnya banyak muslim salat di tempat terbuka dan pinggir jalan.
Alasan konyol dikemukakan pemerintah Negeri Matador tidak jauh beda dengan Swiss, masjid bukan tradisi dan budaya negara itu. Padahal Islam pernah berkembang sangat pesat pada abad kedelapan dan meninggalkan beberapa masjid cantik. Satu masih tersisa yakni Masjid Granada. Sementara masjid cantik lainnya yakni Masjid Kordoba telah beralih fungsi menjadi katedral.

Islamfobia butuh penanganan serius dari mereka duduk di pemerintahan sebab jika tidak, diperkirakan gerakan anti-Islam terus meningkat.

Paus

Diam bisa berarti emas. Namun bungkam versi Vatikan dalam kasus pelecehan seksual oleh para pastor terhadap anak altar sungguh menyebalkan.

Saking sebalnya, monsignor Charles Scicluna menyamakan diamnya pihak gereja terhadap gelombang pelecehan seksual di wilayah mereka seperti omerta, budaya diam ala mafia Italia. Ini merupakan tuduhan serius. "Ajaran agama...kebenaran itu berdasarkan keadilan menjelaskan kenapa budaya diam atau omerta itu salah dan tidak adil," katanya saat menyampaikan sambutan dalam simposium di Ibu Kota Roma, seperti dilansir kantor berita Reuters Februari tahun lalu.

Simposium empat hari itu berlangsung di the Jesuit Pontifical Gregorian University, Ibu Kota Roma, Italia. Pertemuan untuk pertama kali ini membahas cara menangani gelombang pelecehan seksual di gereja-gereja Katolik di Eropa dan Amerika Serikat satu dekade terakhir. Sekitar 200 orang hadir meliputi uskup, pemimpin ordo, korban, dan ahli kejiwaan.

Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Benediktus XVI telah menunjuk Scicluna dari departemen doktrin Vatikan untuk menangani aib ini. Menurut Scicluna, strategi mencegah pelecehan terjadi lagi tidak bakal berhasil tanpa komitmen dan keterbukaan. Dia dan sejumlah pejabat Vatikan yang hadir berpesan para pemimpin gereja harus bekerja sama dengan aparat keamanan setempat buat mengatasi kasus-kasus pedofilia.

Skandal seks ini menjadi alasan bagi para penganut Katolik menjadi murtad di sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman, tanah kelahiran Paus Benediktus XVI. Noda ini juga telah menghancurkan kebanggaan moral gereja di negara-negara mayoritas Katolik, seperti Irlandia.

Sebuah asosiasi korban pelecehan seksual pastor konferensi monumental itu sekadar membersihkan coreng di wajah vatikan. mereka mendesak pemimpin umat katolik sejagat menyerahkan dokumen pelecehan seksual itu kepada Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda. "Setelah bertahun-tahun berjanji, menggelar pertemuan-pertemuan dan pelbagai permintaan maaf kosong, Vatikan tidak mampu melakukan tindakan paling mudah, murah, dan paling dikenal anak-anak: mengumumkan kepada masyarakat soal dokumen rahasia kasus pelecehan itu," ujar Joelle Casteix dari Jaringan Korban Pelecehan pastor (SNAP).

Korban pelecehan seksual asal irlandia, Marie Collins, panduan mengatasi kasus pedofilia ini perlu memasukkan hukuman buat uskup yang tidak mau menerapkan hal itu. Tanpa sanksi, kasus mencuat mudah menguap dan diselesaikan di bawah karpet. Alhasil, pastor-pastor pedofil kian ganas.

Irlandia termasuk salah satu negara memiliki kasus pedofilia gereja terparah. Skandal ini meretakkan hubungan negara ini dengan Vatikan.

Vatikan pada Juli 2011 menarik duta besarnya dari Irlandia setelah Perdana Menteri Enda kenny menuding Vatikan menghalangi penyelidikan kasus pelecehan seksual oleh para pastor. Empat bulan kemudian, Irlandia membalas dengan menutup kedutaan besar mereka di Vatikan.