 |
| Tim SWAT berada lingkungan di pinggiran kota Boston untuk mencari
tersangka yang diduga bersembunyi di sebuah apartemen di Watertown,
Jumat (19/4). |
Voice Of Muslim - Serangan bom saat perlombaan lari marathon di Boston, AS, (15/4), telah
menewaskan tiga orang dan mencederai lebih dari 140 orang. Indikasi
serangan tersebut sebagai sebuah kegiatan terorisme telah diungkapkan
oleh beberapa senator AS, namun pernyataan pertama Obama atas serangan
tersebut justru tidak menggunakan kata teroris.
Hal ini mendapat
tanggapan, baik dari dalam maupun luar AS, khususnya mengenai bagaimana
pendapat Obama terhadap persoalan terorisme. Pada saat itu, seorang
pejabat Gedung Putih langsung menyatakan bahwa apa yang dimaksudkan oleh
Obama atas serangan ini sebenarnya adalah tindakan teroris, yang
kemudian diiyakan oleh Obama pada pernyataan keduanya.
Menarik
untuk dibahas ketika muncul pertanyaan mengapa Obama pada pernyataan
pertama tidak menyebut kata teroris itu. Terlepas dari perdebatan yang
menyatakan bahwa serangan tersebut sebagai aksi teror dengan pernyataan
yang menerangkan bahwa Obama berhati-hati dalam pernyataannya, itu
memperlihatkan bagaimana garis besar kebijakan AS terorisme saat ini.
Untuk melihat gambaran ini, akan lebih mudah bila dibandingkan kebijakan
terorisme pada pemerintahan Bush dan Obama.
Administrasi
Bush-Chenney merumuskan kebijakan terorisme AS yang mendunia dengan war
against terrorism, yang berubah menjadi global war on terrorism. Oleh
Byford (McDonnell:2010), pengungkapan istilah ini dianggap tidak tepat
dan hanya merupakan kegiatan retorika yang dibesar-besarkan serta
berimplikasi untuk disalahgunakan secara berlebihan.
Untuk istilah itu sendiri, ia menyatakan, "
Wars
have typically been fought against proper nouns (Germany, say) that
proper nouns can surrender… not to do it again. Wars against …poverty,
crime, drugs… less successful. Such opponents never give up. The war on
terrorism, unfortunately, falls into the second category".
Namun
demikian, bagi Bush-Chenney, program ini memberi pembenaran untuk
membuat kebijakan terorisme yang lebih bebas dan keleluasan penggunaan
militer. Selain itu, program ini juga dibuat sebagai justifikasi AS
ketika menyerang Irak dengan alasan bahwa Saddam Hussein adalah
pendukung Alqaidah meski banyak fakta memperlihatkan Saddam justru
dibenci oleh Usamah bin Ladin atau oleh fundamentalis Alqaidah lainnya
seperti Al-Zawahiri.
Meski pada awalnya program ini
dikumandangkan oleh AS, masyarakat negara tersebut dan komunitas
internasional gembira akan harapan penanggulangan terorisme dan tingkat
keamanan membaik, implementasi
war on terrorism justru sering
tidak mengindahkan aturan hukum internasional. Pelaksanaan program
tersebut juga sering dianggap berlebihan, sehingga justru dikhawatirkan
menjadi bumerang bagi tingkat keamanan masyarakat AS itu sendiri serta
tidak menuntaskan kegiatan terorisme internasional. Terlebih ketika
masyarakat internasional menduga bahwa AS ternyata mempunyai maksud
penguasaan potensi minyak ketika menyerang Irak.
Kebijakan terorisme AS
Buruknya
reputasi AS dalam program war on terrorism diupayakan berubah oleh
administrasi Obama dengan mencoba memberi kesan positif dalam
penyelenggaraan kebijakan terorisme. Upaya Obama untuk menutup Penjara
Guantanamo Bay serta menjanjikan kegiatan CIA untuk tidak menggunakan
penyiksaan pada tahanan Guantanamo di tahun pertama pemerintahannya
ternyata efektif memberi citra yang lebih baik bagi AS dalam kebijakan
terorisme serta perlindungan hak asasi manusia.
Selain itu, Obama
juga memperbaiki hubungan dengan negara-negara berpenduduk Muslim untuk
membantah pandangan yang selama ini mengatakan bahwa Islam sebagai akar
terorisme, serta tidak banyak mempertontonkan promosi kebijakan AS
dalam menumpas kegiatan terorisme. Kebijakan terorisme yang dijalankan
oleh Obama ini justru membingungkan kalangan politik AS sebab tidak
memperlihatkan arah yang lebih jelas.
Hal ini terlihat dengan
tidak jelasnya bagaimana bentuk penanganan para bekas tahanan terorisme
dari Guantanamo Bay. Selain itu, Obama juga tidak merespons dengan baik
ketika ada argumen untuk memperbarui keputusan kongres untuk Justifikasi
Penggunaan Tindakan Militer (AUMF-2001) dalam menghadapi tindakan
terorisme bagi masa depan AS karena cenderung bertentangan dengan rule
of law.
Sehubungan dengan serangan bom di Boston, Obama kembali
memperlihatkan bagaimana tidak jelasnya kebijakan AS dalam hal terorisme
ini dengan berhati-hati menyatakan bahwa serangan tersebut sebagai
tindakan terorisme pada awal komentarnya. Dari gambaran ini, dapat
dilihat dari alasan bahwa, pertama, Obama kembali memperlihatkan upaya
AS dalam memperbaiki reputasi Amerika sebagai negara yang tetap menindak
upaya terorisme namun sesuai dengan hukum internasional serta
penghormatan pada hak asasi manusia.
Hal ini dilakukan agar
euforia war on terrorism-oriented policy seperti yang dilakukan pada
pemerintahan Bush-Chenney yang cenderung berdampak negatif tidak
terulang. Kedua, mungkin ada kekhawatiran Obama bila menggunakan kata
teroris akan memperlemah kebijakan yang telah pernah diambilnya
sehubungan dengan tidak gencarnya kebijakannya dalam mengawasi ancaman
terorisme, yang sekaligus akan memperlihatkan kerapuhan tingkat keamanan
AS.
Ini tentunya akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi
AS. Namun demikian, bila hasil penyelidikan serangan bom di Boston
dinyatakan sebagai tindakan terorisme, maka dapat diestimasi bahwa
eskalasi kebijakan terorisme AS di bawah administrasi Obama akan
mengalami perubahan.
Fokus kebijakan Obama terhadap ancaman
terorisme yang tadinya hanya bersifat simbolis semata akan berubah pada
substansi kebijakan yang lebih jelas. Dapat pula dibayangkan bahwa
konteks dan lingkup kebijakan terorisme AS seperti yang tercantum dalam
AUMF akan menjadi lebih luas dan jelas.
Dosen Universitas Negeri Makassar